DEMOKRATISASI DALAM PROSES REKRUTMEN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Keywords:
Demokrasi ; Partai Politik ; Rekrutmen KepengurusanAbstract
Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.
Downloads
References
Aji, Okky singgih laksono waskita. Optimalisasi tata cara partai politik dalam rekrutmen.(jurnal .diponegoro law journal volume 5, nomor 4, tahun 2016).
Azra, Azyumardi, MA.Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)
Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Provision Of Personal Information In Prepaid Sim Card Registration From Human Rights Perspective), Jurnal Ham, Vol. 9, No. 2, December (2018).
Eka N.A.M Sihombing., Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, November 2020.
Efendi, Baktiar. “Negara dan Demokrasi, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia.” (Yogyakarta: Printika, 2001)
Fuady , Munir, Konsep Negara Demokrasi,( Bandung, PT. Refika Aditama, 2010)
Jailani, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan. Jurnal Inovatir, Volume VIII Nomor I Januari 2015
Jurdi , Syarifuddin, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khilafah, Masyarkat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
Kartaprawira , Rusdi, Sistem Politik Indonesia, (Tribisana, Bandung,1977).
M ,H.Nihaya,”demokrasi dan problematikanya di indonesia” (Jurnal uin.alauddin. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011),
Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum,(Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya , 2005)
MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003)
Natalia, Angga. Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
Rezka, Hubungan Demokrasi dengan Partai Politik, (Gramedia, Jakarta Desember 2012).
Rifa’I Ahmad, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, (jurnal Unissula, Vol. 12. No. 4 Desember 2017)
Romli ,Lili, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal, (Jurnal Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005).
Waluyo ,Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).
