Grondwet

PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 60. TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, Rizky Darmawansyah Sihombing — Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0700

Penyandang disabilitas termasuk kedalam kelompok rentan yang dapat sering diskriminatif baik dilingkungan masyarakat dan di dunia bisnis. Terlihat bahwa masih banyaknya dari para Penyandang Disabilitas yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, dalam praktiknya, kelompok penyandang disababilitas masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Padahal undang-undang telah memberikan kewajiban bagi pelaku usaha merekrut pekerja dengan kondisi Penyandang Disabilitas sebesar 2 % di lingkungan pemerintahan dan minimal 1% bagi parusahaan swasta. Atas tidak berjalan secara efektifnya aturan tersebut berpotensi telah terjadi pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok Penyandang Disabilitas.. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan aturan yang secara spesifik mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas harus terpenuhi. Hadirnya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia menjadi aturan yang seyogiyanya dapat memberikan penguatan untuk terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan bisnis dan pekerjaan. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menentukan strategi yang tepat agar tidak terjadinya pelanggaran HAM bagi para pekerja terkhusus para penyandang disabilitas.

KONTRADIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG PASCA LAHIRNYA UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA

Muhammad Farhan Tigor Lubis, Khairil Afandi Lubis — Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0700

Isu terkait pertambangan mineral dan batubara (MINERBA) merupakan isu yang sangat sentral di kalangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, dalam lingkup pertambangan, tak jarang hal demikian hanya dapat dikelola oleh sekelompok orang tertentu saja. Setelah terjadi perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara yang sebelumnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kini menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan menganalisis pergeseran dalam wewenang pengelolaan tambang tersebut, serta mengevaluasi pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan kewenangan pengelolaan tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat justru menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan kembali pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan guna memungkinkan masyarakat daerah yang terdampak oleh kegiatan tambang untuk mengajukan keluhan kepada pemerintah daerah.

ANALISIS HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG LAYAK DI KOTA MEDAN

Rahma Dona, Irwansyah — Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan dijamin secara konstitusional di dalam UUD 1945. Oleh karena pendidikan merupakan hak, sehingga negara berkewajiban menjamin pendidikan yang berkualitas dan tanpa deskriminasi terhadap seluruh warga negara dan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan dasar sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang dan Konstitusi. Untuk memenuhi hak Pendidikan setiap warga negara harus menghasilkan output mutu Pendidikan yang benar-benar bermutu. Hak ini sudah menjadi tujuan para leluhur kita terdahulu guna mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sehingga nantinya penelitian ini bermuara kepada upaya pemenuhan hak warga negara di dalam pendidikan sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi negara republik Indonesia. Terkhusus kepada terciptanya iklim pendidikan yang layak bagi masyarakat kota Medan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berkaca dari segi aturan, telah banyak aturan yang mengatur tentang pendidikan, sehingga harusnya pendidikan di Indonesia tiap tahunnya mengalami perubahan kearah yang lebih baik,terlebih lagi pendidikan adalah hak setiap orang, sehingga pemeritah telah mencoba menjalankan amanat UUD 1945 melalui program-program yang telah di luncurkan oleh pemerintah.

PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA

Tri Mulyani, Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, Muhammad Khairul Imam — Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0700

Permasalahan korupsi di Indonesia harus ditangani secara serius oleh sebuah lembaga khusus yang independen dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Denmark dan Finlandia dan juga, bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Upaya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama, kelembagaan lembaga antikorupsi di Denmark dan Finlandia bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun. Kedua, penguatan lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan konsisten, salah satunya dengan menjadikan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga pemeriksa yang independensinya terjaga dengan baik.

KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Muhammad Rafiq Utama — Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0700

Akta yang dibuat dihadapan PPAT dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual beli tersebut serta berfungsi untuk keperluan pendaftaran mengenai pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain ke BPN. Aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya rentan terjerat hukum. penelitian ini akan membahas terkait bagaiamana regulasi mengatur PPAT untuk membuat peralihan ha katas tanah melalui jual beli, tanggung jawab PPAT pada akta tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil data yang di peroleh bahwa pengaturan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah melalui jual beli diatur dalam PERKABAN Nomor 8 Tahun 2012 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 55 PERKABAN Nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Kode Etik PPAT. Bentuk tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum.