“AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN : Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara” (2024) Grondwet, 3(1), pp. 338–363. doi:10.61863/gr.v3i1.36.