(1)
AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN : Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. gr 2024, 3 (1), 338-363. https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.36.